General Meeting of Shareholders is the Company’s Organ with the highest power in the company and with all authorities not delegated to Board of Directors or Board of Commissioners. In 2009, the Company held a General Meeting of Shareholders to ratify RKAP 2009 on January 27, 2009 in Jakarta and General Meeting of Shareholders on accountability of Management Report of 2008 on June 23, 2009 in Jakarta.

Dewan Komisaris telah bertugas mengawasi dan memberikan masukan kepada Direksi demi kepentingan Perusahaan, Pemegang Saham serta pihak yang berkepentingan pada umumnya. Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan agar Direksi dalam kondisi apapun mempunyai kemampuan menjalankan tugasnya. Dewan Komisaris secara teratur telah memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi agar selalu sesuai dengan tujuan perusahaan dan arahan Pemegang Saham. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris selalu mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan telah membentuk Komite Audit.

Komisaris mengadakan rapat minimal 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu untuk membicarakan berbagai permasalahan dan bisnis Perusahan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Perusahaan. Panggilan rapat Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Dalam panggilan rapat dicantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat. Semua rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Semua keputusan dalam rapat Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.

Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang dapat menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan, argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil serta pernyataan keberatan terhadap kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat. Risalah rapat yang dibuat ditanda-tangani Pimpinan rapat Komisaris dan oleh salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir. Setiap anggota Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Komisaris, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.

Pada tahun 2009, Komisaris lama telah melakukan rapat sebanyak 8 (delapan) kali, dengan prosentase kehadiran sbb :
• Capt Albert Lapian (Komisaris Utama) : 100 %
• Drs. Budiarso Teguh Widodo (Komisaris) : 87,5 %
• Drs. Achmad Chotibudin, MM (Komisaris) : 100%

Sedangkan Komisaris Baru yang efektif mulai bertugas pada Agustus 2009 telah melakukan rapat internal sebanyak 4 (empat) kali, dengan prosentase kehadiran sbb :

• Capt Abdul Gani (Komisaris Utama) : 100 %
• Drs. Riyadi Widiasmoro (Komisaris) : 100 %
• Liliek Mayasari, SE, AK (Komisaris) : 100%

Disamping rapat internal tersebut, Dewan Komisaris juga melakukan rapat koordinasi dengan Direksi sebanyak 5 (lima) kali.

The Board of Directors has managed and administered the businesses in the utmost interest of the Company with a good faith and full of responsibility. In implementing the tasks, the Board of Directors remains taking into account the balance of interest of all relevant parties to the Company’s activities. the Board of Directors has acted transparently and carefully and considered various relevant significant aspects. the Board of Directors has used the Company’s authorities and resources only in the interest of the Company.



The Board of Directors shall be mainly assigned to:
• Lead and manage the company in accordance with the aims and intentions of the company.
• Improve the company efficiency and effectiveness.
• Apply good corporate governance practices in the company.
• Work in accordance with the Company’s articles of association, resolutions of general meetings of shareholders and any other regulations.
• Be responsible to shareholders through General Meeting of Shareholders.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit yang ditetapkan dengan SK Komisaris Utama No. KU.002/Dekom.101/VII/KI-07 tanggal 03 Juli 2007 menyebutkan, Komite Audit sebagai organ Komisaris bertugas memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengindentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

Susunan Komite Audit s/d September 2009
Ketua :	Drs. Achmad Chotibudin.
Anggota :	MM. H.M Masrie Simatupang.
	Supono.

Sedangkan Dewan Komisaris baru telah membentuk Komite Audit yang baru sesuai dengan SK Komisaris Utama No. KU.002/Dekom.101/X/KI-09 tanggal 22 Oktober 2009 dengan susunan sbb :

Perusahaan telah memelihara sistem pengendalian internal keuangan yang menjamin keandalan sistem akuntansi. Sistem pengendalian internal keuangan diberlakukan untuk memberikan jaminan yang wajar dalam hubungannya dengan menjaga asset dari penyalah gunaan dan peralihan kepemilikan secara tidak sah, menjaga keabsahan catatan-catatan akuntansi dan keandalan informasi keuangan yang dapat dipercaya yang digunakan dalam Perusahaan maupun yang dipublikasikan. Pelaksanaan tugas pengendalian internal merupakan tanggung jawab seluruh unit/satuan kerja. Perusahaan menetapkan Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai unit yang bertanggung jawab atas efektivitas sistem pengendalian internal. Selain itu perusahaan juga membentuk Satuan Jaminan Mutu (Satjamtu) sebagai penanggung jawab diterapkan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan persyaratan standar ISO 9001:2008 sebagai wujud komitmen manajemen dalam meningkatkan kepuasan pemakai jasa (Customer statisfaction) dan penyempurnaan yang berkesinambungan (Continuous Improvement).

Dalam mendukung aktivitas pengendalian internal, Perusahaan senantiasa menjamin independensi SPI dan Satjamtu dalam melaksanakan audit serta meningkatkan kompetensi para auditornya. SPI selama tahun 2009 telah melakukan audit operasional terhadap 29 (Dua puluh sembilan) unit kerja, sedangkan Satjamtu telah melakukan audit terhadap 33 (Tiga puluh tiga) unit kerja, meliputi Kantor Pusat dan Unit Produksi.

Sesuai keputusan RUPS tanggal 23 Juni 2009 RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP yang akan bertindak sebagai Auditor Independen untuk melaksanakan audit atas Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Tahun Buku 2009. Selanjutnya, berdasarkan hasil audit atas laporan keuangan tahun buku 2008 dan sesuai usulan Direksi , Dewan Komisaris menyetujui penunjukan kembali KAP Rama Wendra sebagai Auditor atas Laporan Keuangan PT. BKI tahun buku 2009 .

Auditor eksternal tersebut terbebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Perusahaan, serta perusahaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat azasan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.Tugas Auditor Eksternal adalah melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan dan memberikan pendapat (opini) secara independen terhadap kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standard Akuntansi Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menjamin proses penunjukan Auditor Eksternal dan pelaksanaan audit dilakukan secara independen tanpa pengaruh Direksi dan pihak-pihak diluar Perusahaan, serta Kantor Akuntan Publik Rama Wendra tidak memberikan jasa konsultasi lainnya kepada perusahaan. Besarnya jasa audit yang dibayarkan Perusahaan untuk laporan keuangan tahun 2009 yaitu Rp.91.547.500,- termasuk PPN 10%.

Penerapan standar etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip GCG melandasi seluruh aktivitas Perusahaan dalam menjalankan usahanya. Seluruh jajaran Perusahaan telah mensosialiasikan GCG Code ini untuk mempertahankan kejujuran, transparansi, independensi, akuntanbilitas, integritas, dan keadilan dalam proses kerja dan transaksi di lingkungan masing-masing.

Perusahaan telah menerapkan fungsi pengawasan dengan menggunakan audit berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar tindakan-tindakan ilegal, tidak fair dan pelanggaran atas norma-norma dan peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi, baik administrasi, maupun perdata. Menjadi kewajiban setiap unit kerja untuk senantiasa menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang disampaikan oleh fungsi pengawasan. Perusahaan telah menetapkan kebijakan melarang anggota Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perusahaan dan pihak yang terkait melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip GCG. Apabila transaksi tersebut terbukti terjadi, maka setiap pihak yang terlibat langsung akan dikenai sanksi administratif dan tuntutan sesuai hukum yang berlaku. Pengertian yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip GCG digunakan untuk menggambarkan setiap transaksi bisnis yang dikatagorikan melawan hukum atau bertentangan dengan integritas Perusahaan. Transaksi tersebut, antara lain pemberian atau penerimaan suap dan hadiah yang diberikan dalam upaya mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan bisnis Perusahaan.

Perusahaan telah melakukan hubungan dengan Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan berusaha keras agar memberikan kontribusi yang optimal dan berkesinambungan bagi Pemegang Saham. Perusahaan selalu berusaha agar terjadi pertumbuhan yang berkesinambungan.

Perusahaan selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestariaan lingkungan. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang prima dan tanggung jawab terhadap lingkungan sangat penting bagi keberhasilan perusahaan jangka panjang.

Perusahaan telah mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja. Perusahaan telah mengusahakan agar pegawai memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk maksud tersebut Perusahaan telah memastikan bahwa asset-asset dan lokasi usaha serta fasilitas lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestariaan lingkungan.

Perusahaan juga memilki kewajiban untuk senantiasa melengkapi dan menyediakan alat, sarana dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja agar seluruh surveyor dan inspektor dapat bekerja aman dan selamat. Dalam prakteknya, Perusahaan memilki HSE (Health, Safety & Environment) Manual sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian aspek Kesehatan, Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan Kerja.

Perusahaan telah menerapkan proses pengadaan sesuai prinsip GCG, antara lain menjunjung prinsip-prinsip keterbukaan, kompetitif, fair dan dapat dipertanggung jawabkan (accountable). Proses pengadaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pengadaan barang dan jasa, Perusahaan memiliki peraturan yang jelas dan tertulis untuk menjamin bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut diatas. Proses yang demikian akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan Perusahaan dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua rekanan untuk berkompetisi dalam proses pengadaan sesuai dengan kemampuan dan pengalaman mereka.Dalam pemilihan rekanan untuk proses pengadaan tidak diperbolehkan menunjuk rekanan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Komisaris, Direksi, pejabat ataupun personil di BKI. Selain itu dalam pemilihan barang atau rekanan, diupayakan semaksimal mungkin untuk mempergunakan produk Dalam Negeri dengan tetap mempertimbangan aspek kualitas, aspek finansial ekonomis serta selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan tanggap dan memperhatikan masalah-masalah masyarakat, khususnya yang tinggal dalam wilayah operasi Perusahaan. Perusahaan telah menegakkan komitmen bahwa dimanapun Perusahaan beroperasi hubungan baik dengan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahanan. Menyadari bahwa masing-masing masyarakat sekitar mempunyai karakterisktik yang berbeda, sudah seharusnya Perusahaan berusaha memahami dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan membantu masyarakat dengan cara yang wajar dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan serta ketentuan yang berlaku. Perusahaan sangat menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial Perusahaan.

Perusahaan selalu berupaya, mengadopsi teknologi dan standar yang diakui dalam mengembangkan dan mempublikasikan Rules & Regulation BKI sebagai acuan bagi BKI melakukan pelayanan jasa survey dan sertifikasi. Penerapan Teknologi Informasi juga telah dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan jasa dan percepatan proses produksi serta pelaporan keuangan dan sistem pelaporan lainnya

Perusahaan telah mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangannya kepada Pemegang Saham, dan instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif. Perusahaan menyampaikan informasi kepada khalayak umum, antara lain, melalui Website, Customer Meeting, Pertemuan Komite Konsultansi Klasifikasi Indonesia (K3I), Presentasi, BUMN online, Brosur, Company Profile, Annual Report dan Promosi di sejumlah media massa.

Perusahaan telah mengembangkan kualitas sumber daya manusianya, sesuai dengan kebutuhan, visi dan misi, serta program jangka panjang Perusahaan.

Perusahaan mempunyai unit bisnis yang beroperasi di berbagai daerah dengan agama, budaya, tradisi, adat istiadat, kondisi karyawan serta peraturan setempat yang berbeda-beda. Meskipun peka terhadap perbedaan tersebut, Perusahaan tetap menerapkan prinsip-prinsip yang didasarkan pada ketentuan GCG. Direksi memperlakukan pegawai secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal-usul, kelompok, jenis kelamin, agama dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja dan indikator lain yang bersifat objektif. Perusahaan telah menetapkan beberapa kebijakan mengenai pegawai dan hubungan industrial, antara lain :

• Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi pegawai.
• Melindungi pegawai dari segala bentuk kemungkinan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.
• Memberikan hak kepada pegawai untuk berkumpul dan berserikat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
• Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri lebih lanjut yang sejalan dengan kompetensi yang bersangkutan serta sesuai dengan kebutuhan Perusahaan baik saat ini maupun pada masa yang akan datang.
• Mengusahakan agar skema remunerasi yang diterima pegawai, secara umum mengikuti peraturan/ketentuan yang berlaku dan sesuai kemampuan Perusahaan.
• Memberikan bonus dan insentif prestasi kepada pegawai sesuai kinerjanya.
• Direksi memiliki kewenangan penuh untuk bertindak tegas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan menjunjung prinsip-prinsip GCG terhadap pegawai yang terbukti menimbulkan keresahan, melanggar norma disiplin pegawai, dan merusak suasana kerja yang kondusif.

Pegawai juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Perusahaan. Kewajiban Pegawai terhadap Perusahaan antara lain:

• Setiap pegawai wajib mentaati Peraturan Pokok Kepegawaian (Perpok), Nilai-nilai Perusahaan dan semua peraturan yang dikeluarkan Perusahaan.
• Setiap pegawai wajib mendahulukan kepentingan Perusahaan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tanggung jawabnya.
• Setiap pegawai wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diserahkan kepadanya.
• Setiap pegawai wajib menjaga harta milik dan nama baik Perusahaan.
• Setiap pegawai yang menjadi atasan wajib membina dan memberikan teladan pada pegawai di lingkungan kerjanya.

BKI sebagai Perusahaan yang memprioritaskan aspek keselamatan telah menyadari bahwa hasil survey, laporan, dan sertifikat yang diterbitkan mempunyai implikasi terhadap aspek keselamatan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain pemilik kapal, pemilik cargo, asuransi, galangan, penumpang, awak kapal, Pemerintah, dan masyarakat umum secara luas. Untuk itu seluruh jajaran Direksi, para Kepala Divisi, Kepala Satuan, Kepala Unit Produksi dan Wakilnya, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Surveyor, Inspektor dan staf teknik Kantor Pusat selalu menjaga independensinya dalam pengambilan keputusan, memberikan rekomendasi, keputusan hasil survey, dan pembuatan laporan. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka pertimbangan aspek keselamatan adalah mutlak menjadi prioritas utama dengan mengacu peraturan dan regulasi yang berlaku.

Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan karyawan dapat diizinkan melakukan aktivitas lain di luar jam kerja yang telah ditetapkan, dengan syarat bahwa aktivitas tersebut tidak menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perusahaan dan atau aktivitas tersebut tidak menurunkan kemampuan untuk memenuhi tugas yang telah diamanatkan. Keterlibatan dalam aktivitas lain di luar Perusahaan tidak boleh mengurangi independensi dan objektivitas dalam mengambil keputusan atau mempengaruhi efektivitas dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan karyawan yang bersangkutan.

Setiap karyawan harus menjunjung tinggi standar kinerja tanpa terkecuali dan sedapat mungkin bertindak objektif dan independen dalam setiap kegiatan sehari-hari. Apabila kemudian Direksi dan atau karyawan Perusahaan merasakan kemungkinan timbulnya benturan kepentingan dalam kegiatan yang dilaksanakan, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Direksi. Permohonan izin untuk melakukan aktivitas sampingan harus disampaikan dan mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang yang ditunjuk sebelum karyawan yang bersangkutan menjalankan pekerjaan sampingan tersebut atau melakukan kegiatan konsultansi selepas kerja apabila terjadi salah satu atau lebih dari beberapa hal-hal berikut:

• Terdapat kemungkinan benturan kepentingan.
• Aktivitas luar dinas tersebut merupakan hasil pengetahuan yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pekerjaan di Perusahaan.
• Aktivitas luar dinas tersebut merupakan aktivitas yang tumpang tindih dengan hari dan jam kerja Perusahaan.
• Aktivitas tersebut melebihi enam jam kerja pada suatu hari kerja tertentu atau lebih dari 20 jam kerja pada minggu kerja tertentu.
• Dapat mengganggu kepentingan Perusahaan dan atau tugas dan tanggung jawab pokok karyawan yang bersangkutan.