Kamis, 03 Juli 2003 - 00:00:00
PT. (Persero) B K I Meniti Era Globalisasi

Dalam mengarungi era globalisasi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dituntut untuk berbenah diri agar dapat bersaing di tingkat internasional bersama dengan biro klasifikasi asing lain anggota International Association of Classification Society (IACS) seperti LR (Inggris), GL (Jerman), ABS (Amerika Serikat), NK (Jepang), dll. Sayangnya usaha PT. BKI menjadi anggota (Associate Member) yang dirintis sejak awal tahun 1992 mengalami hambatan dengan berbagai persyaratan yang cukup berat terutama menyangkut jumlah tonase kapal yang terdaftar atau yang diklaskan. Persyaratan yang diminta sebenarnya pada tahun 2000 sudah dapat dipenuhi, tetapi lagi-lagi permohonan keanggotaan tersebut masih juga mengalami kegagalan disebabkan adanya pemberitahuan dari IACS Permanent Secretary bahwa status Associate Member tidak lagi diberlakukan dan kalau BKI ingin menjadi anggota harus berstatus Full Member yang persyaratan kapal terdaftar harus mencapai 8 juta GT.
Tidak dilanjutkannya lagi status Associate Membership ini disebabkan sering terjadinya musibah kapal-kapal yang diklaskan pada anggota IACS yang berstatus Associate Member. Pada saat ini BKI memang telah mengklaskan hampir 7.500 unit kapal dengan tonase hampir 7 juta GT, namun yang memenuhi syarat menurut ketentuan IACS hanya 502 unit dengan tonase lebih dari 2,2 juta GT. Berarti harus mengejar angka tonase hampir 6 juta GT lagi. Menurut perkiraan Ketua Umum INSA Barens Th. Saragih, pada tahun 2010 diperlukan total tonase kapal 20 juta GT untuk mengangkut ± 450 juta ton muatan. Kalau perkiraan ini benar, nantinya diharapkan pada saat itu kapal-kapal yang diklaskan oleh BKI sesuai persyaratan IACS kiranya bisa dicapai.

Persoalan muncul karena akhir-akhir ini ada beberapa anggota INSA yang menghendaki agar kapal-kapal yang berlayar ke luar negeri tidak perlu wajib klas ke BKI sehingga sukup single class asing. Padahal sebagian besar kapal klas BKI yang memenuhi syarat IACS justru yang berlayar ke luar negeri. Tambahan pula, ada sementara pihak yang meragukan kredibilitas kapal-kapal klas BKI berkenaan dengan asuransi kapal karena alasannya tidak bisa direasuransikan ke P&I Club di London. Selain itu diisukan pula bahwa tariff survey fee BKI sama saja dengan tarif klas asing.

Pada acara Temu Wicara tentang Keberadaan dan Peran PT. (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia Meniti Era Globalisasi yang diadakan oleh Komite Konsultasi Klasifikasi Indonesia (K3I) di Hotel Horison Jakarta pada tanggal 15 April yang lalu isu tersebut disanggah oleh Direktur Utama PT. BKI, Capt. Iskandar B. Ilahude dengan mengemukakan fakta bahwa dewasa ini selain perusahaan asuransi di dalam negeri antara lain PT. Tugu Pratama, ada sekitar 7 (tujuh) perusahaan asing yang beroperasi di Singapura dan Hongkong yang sudah biasa mengasuransikan kapal-kapal klas BKI sampai ke P&I Club di London, baik untuk yang berbendera Indonesia maupun bendera asing. Sementara tarif survey fee BKI hanya sekitar 30% dari tarif klas asing. Jadi sesungguhnya keinginan sebagian anggota INSA untuk meng-single class-kan kapalnya ke klas asing adalah kurang beralasan, akan tetapi yang jelas hal ini akan semakin menjauhkan PT. BKI sebagai satu-satunya badan klasifikasi nasional dari meraih keanggotaan IACS dalam waktu yang lebih cepat. Mengingat kapal-kapal yang demikian itu rata-rata berstatus dual class antara BKI dengan klas asing dan bagi persyaratan IACS hanya dihitung 50% dari tonase kapal, maka pihak BKI menghimbau agar kapal-kapal tersebut cukup menggunakan single class BKI saja, selain survey fee-nya lebih murah maka akan lebih mempercepat kesempatan BKI meraih keanggotaan IACS dengan adanya tambahan tonase sebesar 50% lagi. Dan bilamana hal tersebut dirasakan sulit, paling tidak status yang ada sekarang yaitu dual class tetap dipertahankan karena tidak akan ada pengurangan tonase bagi BKI sementara survey fee-pun tidak lebih mahal karena survey fee dibagi 70% : 30% tergantung klas mana yang melaksanakan survey.

Pada acara temu wicara K3I tersebut hadir para stakeholder atau para pihak yang berkepentingan dengan BKI yang terdiri dari selain kalangan BKI, mencakup juga pimpinan dan beberapa anggota INSA, pimpinan dan beberapa anggota IPERINDO, kalangan dari Perguruan Tinggi serta beberapa pejabat pemerintah selaku pribadi. Pada kesempatan yang sama Dirjen Perhubungan Laut, Bapak Ir. Tjuk Sukardiman, M.Si telah memberikan pengarahannya yang pada intinya mengharapkan agar temu wicara dapat memberikan saran kepada pemerintah tentang bagaimana profil atau sosok BKI yang paling tepat di era globalisasi dikaitkan dengan perubahan UU No. 21/1992 tetang Pelayaran yang akan segera diajukan ke DPR. Hasil utama dari temu wicara ini adalah bahwa semua peserta sepakat agar eksistensi BKI perlu dipertahankan sebagai salah satu asset kebanggaan nasional karena BKI dilahirkan pada tahun 1964 di era Bung Karno yang sedang gencar-gencarnya dengan tantangan beliau terhadap Nekolim dengan ungkapan: “Go to hell with your aid”. Karena itu tujuan didirikannya BKI adalah mandiri dalam hal klasifikasi kapal, tidak tergantung dari klas asing dan memberikan kesempatan kepada para putra-putri bangsa berkiprah di bidang maritim sekaligus menghemat devisa/valuta asing untuk membayar survey fee klas asing. Di forum temu wicara ini pihak INSA telah menyampaikan keluhan beberapa anggotanya antara lain kemudahan pelayanan di daerah terpencil dan auditing ISM-Code di luar negeri. Pihak BKI langsung memberikan tanggapan untuk memperhatikan keluhan-keluhan tersebut bahkan bersedia untuk melaksanakan pertemuan berkala dengan pihak INSA yang terkait guna membahas perbaikan sistem dan mekanisme pelayanan BKI sesuai tuntutan pemakai jasa. Pada kesempatan yang sama pihak INSA mengusulkan ke pihak pemerintah agar tugas-tugas survey dan sertifikasi statutory matter yang sudah mampu dilaksanakan oleh BKI supaya didelegasikan saja guna tercapainya harmonisasi dalam penanganan dan penerbitan sertifikat kapal demi efisiensi waktu dan biaya operasi kapal.

Hal penting lain yang terungkap dalam temu wicara ini adalah ternyata keterbukaan/openness sebagaimana yang dikehendaki oleh WTO/GATT/GATS di bidang perdagangan dan pelayanan/goods and services trade tidak menyangkut jasa klasifikasi kapal atau bidang safety yang menjadi wewenang penuh Pemerintah yang bersangkutan, termasuk perlindungan lingkungan hidup. Selain itu Article XVIII GATT menyebutkan negara-negara berkembang dibolehkan memberlakukan trade barriers atau hambatan perdagangan bila terjadi adverse balance of payment dimana negara bersangkutan mengalami defisit dalam perdagangan jasa-jasa dengan luar negeri . Justru ini yang sedang terjadi dengan Indonesia khususnya di bidang transportasi. Oleh karena itu membuka kesempatan klasifikasi asing anggota IACS untuk mengklaskan kapal-kapal Indonesia sebagaimana tertuang pada pasal 59 PP No. 51/2002 belum saatnya, kalau tidak hendak dikatakan kebablasan. Namun yang jelas jika Keputusan Menteri nantinya seperti yang diamanatkan ayat 3 pasal 59 PP no. 51/2002 tidak memihak BKI, maka eksistensi BKI pasti terancam karena akan harus bersaing pada level yang tidak seimbang. Lain halnya kalau BKI telah berhasil menjadi salah satu anggota IACS, menurut Direktur Utamanya, BKI siap bertarung. Oleh karena itu selama aturan WTO/GATT/GATS masih membolehkan selayaknya support Pemerintah dalam berbagai bentuk kebijakan maupun aturan tetap diperlukan sampai BKI benar-benar mandiri.

Keberhasilan PT. BKI mempertahankan kinerjanya dengan kategori “Sangat Sehat/Triple A” selama enam tahun terakhir ini akan dapat lebih ditingkatkan lagi dari segi kinerja keuangan dalam arti lebih banyak membayar pajak dan deviden ke Pemerintah seandainya BKI telah menjadi anggota IACS karena tidak hanya tarif yang mungkin saja dapat lebih ditingkatkan setaraf klas asing akan tetapi pasar akan semakin terbuka bagi kapal-kapal berbendera asing paling tidak kapal-kapal milik negara-negara anggota ASEAN. Itulah harapan-harapan yang terkuak di dalam temu wicara K3I yang diadakan di Hotel Horison belum lama berselang.

Oleh: Capt. Iskandar B. Ilahude, MM, MBA


[ Kembali ]